SAMARINDA. Jumlah 44 kuasa pertambangan (KP) batu bara di kota ini dinilai masyarakat jumlah yang luar biasa banyak. Karena itu, Pemkot Samarinda diminta tidak lagi mengeluarkan izin KP baru.
Hal ini disampaikan massa dari Forum Rembug Warga yang kemarin pagi mendatangi DPRD Kota Samarinda. Selain itu, massa dari Forum Masyarakat Peduli Banjir Samarinda Utara juga mendatangi kantor yang beralamat di Jl Basuki Rahmat itu. Tuntutannya kurang lebih sama, meminta Pemkot serius dalam mencari solusi terhadap banjir yang kian parah.
"Logika harus diluruskan yang menyatakan banjir karena faktor alam. Hujan itu merupakan berkah, tapi banjir yang terjadi karena pemerintah tak mampu menjaga wilayah air akibat penambangan batu bara," ungkap Kahar Al Bahri, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Hearing yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kota Samarinda itu dihadiri Wakil Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH Msi. Syaharie didampingi kepala dinas intansi teknis diantaranya Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Ir H Dadang Airlangga N MMT, Kepala Diskimbangkot Ir Yosef Barus Meng Sc, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr Mugni Baharuddin MM, Kepala Kantor Pertambangan dan Energi (KPE) Drs Rusdi AR dan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) drg Suryani Astuti Tommy.
Kepada anggota dewan dan massa yang memenuhi ruang rapat, Syaharie mengatakan, dua tahun di akhir kepemimpinannya bersama Walikota Drs H Achmad Amins MM, tak ada niat sama sekali untuk menyengsarakan rakyat. Menurutnya, Pemkot sudah berupaya maksimal dalam mengatasi banjir yang terjadi beberapa hari lalu.
Untuk penanganan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Pemkot sudah menyalurkan sekira 7.000 bantuan kepada korban banjir di wilayah Samarinda Utara. Pemkot, katanya, juga membangun posko di Kelurahan Temindung Permai. "Puskesmas juga selalu stand by, Pemkot langsung bergerak untuk antisipasi pascabanjir," kata Syaharie.
Sementara untuk langkah teknis pengendalian banjir, lanjut dia, Pemkot akan kembali galakkan Jumat bersih yang saat ini sudah tak terdengar lagi gaungnya. Untuk tahap awal, kegiatan ini akan dilaksanakan di kawasan Jl Lambung Mangkurat.
Kepada DBMP, Syaharie juga telah menugaskan untuk membentuk tim yang berani untuk bersihkan saluran drainase. Syaharie menyebut tim ini dengan nama "hantu banyu". "Tim ini harus berani dengan air, artinya mau membersihkan selokan-selokan yang tersumbat. Kalau diserahkan ke DKP, pasti tak akan mampu," ungkapnya seraya mengatakan pelebaran saluran drainase juga akan dilaksanakan bersama-sama dengan Pemprov Kaltim.
Namun dirinya meminta kepada DBMP untuk konsisten melaksanakan program yang telah direncanakan. "Kita minta Bina Marga konsisten, jangan stop dan bikin kebijakan sendiri. Kalau perlu (pelaksanaannya) dikawal dengan anggota dewan," katanya sambil menoleh Dadang yang duduk di sebelahnya. Dadang yang diperintah atasannya cuma manggut-manggut.
Mengenai maraknya aktivitas pertambangan batu bara dan galian C, Syaharie mengatakan Pemkot melalui instansi teknis akan melakukan pengawasan intensif. Khususnya dalam masalah laporan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). "Pengawasan di bidang pertambangan akan dipertajam. Apabila memang ada yang menyimpang, harus punya keberanian untuk beri penalti," tukasnya.
Secara bergantian, masing-masing kepala dinas memberikan penjelasan kepada anggota dewan dan warga yang hadir. Dadang mengatakan, untuk pengendalian banjir, di wilayah Samarinda Utara tahun depan akan dibangun 2 polder. Di wilayah Gunung Cermin dan Jl P Suryanata, akan dibangun bendungan pengendali (bendali) banjir yang dibiayai Pemprov Kaltim.
Program pengendali banjir lainnya, kata Dadang, Pemkot saat ini tengah meningkatkan daya guna Waduk Benanga. "Desember ini kita targetkan sudah mencapai 80 persen," ujarnya. Sementara polder Gang Indra saat ini masih belum optimal karena outlet untuk saluran keluar air masih terkendala pembebasan lahan.
Yosef Barus menambahkan, upaya untuk mengendalikan banjir salah satunya melalui relokasi warga Sungai Karang Mumus (SKM) khususnya di kawasan Gang Nibung. Menurutnya, kalau pengerukan di alur SKM bias terlaksana, satu masalah akan selesai. Mengenai relokasi warga, kata Barus, saat ini warga bersedia dipindah namun srumah pengganti masih belum dilengkapi fasilitas seperti listrik dan air.
"Mengenai perumahan, sebelum dimulai kita melakukan kajian terlebih dulu. Kalau memang membutuhkan polder, kita akan minta untuk dibangun polder," kata Yosef.
Sementara Rusdi AR menegaskan, di Samarinda saat ini ada 5 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang luasannya mencapai 32 persen dari total luas Kota Samarinda. Sementara KP yang dikeluarkan Pemkot, dari 44 izin, 22 diantaranya sudah eksploitasi. "Kalau PKP2B itu izinnya yang mengeluarkan pemerintah pusat. Kalau memang bisa diusir, mari kita usir sama-sama," ungkap Rusdi menanggapi pertanyaan warga.
Sebelumnya, massa dari Forum Rembug Warga yang datang dengan berbagai atribut sempat melakukan orasi di depan pintu masuk utama DPRD Kota Samarinda. Setelah melakukan negosiasi, massa yang jumlahnya hanya sekitar 30an orang itu diperbolehkan masuk. Jalannya hearing juga dijaga ketat aparat keamanan dari Poltabes Samarinda. (Samarinda Pos)
Rabu, 19 November 2008
Pemkot Diminta Stop Terbitkan Izin KP
Langganan:
Postingan (Atom)
