Jakarta - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari kota Jambi Zulhamli Alhamidi ditangkap polisi saat sedang di panti pijat. Bagaimana kronologi penangkapan tersebut?
Satpol PP beserta Poltabes Jambi, 4 Februari lalu sekitar pukul 13.30 WIB melaksanakan razia yustisia KTP maupun perizinan. Sasarannya kali ini adalah hotel, tempat karaoke serta panti pijat. Razia sengaja dilakukan siang hari untuk mengantisipasi bocornya informasi.
Pijat Sehat Bersih (nama lokasi penangkapan), menjadi tempat terakhir razia kali ini (sekitar pukul 15.00 WIB). Saat tim tiba, tempat pijat ini tampak sepi. Hanya ada seorang pasien yang berada di lantai 2.
"Menurut keterangan petugas Satpol PP, ada seorang lelaki dalam posisi tengkurap/telungkup tanpa baju bagian atas dan terlihat sedang tertidur dengan musik di handphone yang masih berjalan," kata Ketua DPD PKS Jambi Safrudin Dwi Apriyanto dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (4/2/2009).
Di dalam bilik tersebut, tidak tampak seorang pun perempuan. Namun ada seorang perempuan yang melintas di sekitar bilik tersebut mengaku baru saja memijat pria tersebut. Perempuan tersebut mengenakan seragam panti pijat warna orange.
Beberapa wartawan yang ikut dalam razia kali ini, membangunkan pria itu untuk menanyakan identitasnya. Pria itu pun mengaku anggota Dewan. Pengakuan itu sontak membuat ruangan menjadi gaduh.
Pria itu pun lantas langsung diungsikan ke kantor Satpol PP. Anggota DPRD asal PKS, Muhammad Zayadi pun segera menggelar konfrensi pers di kantor DPRD. Sementara itu, Zulhamli masih berada di kantor Satpol PP untuk dipindahkan ke rumah mertuanya pukul 17.45 WIB.
Menurut Safrudin, Zulhamli rencananya akan berkunjung ke rumah salah satu kader PKS. "Namun karena kondisi fisiknya kelelahan (malamnya bermain bulutangkis), maka kemudian ia mampir ke lokasi panti pijat tersebut," jelasnya
Saat ini, Zulhamli sedang dimintai keterangan oleh Dewan Syariah dan Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Jambi. Hasilnya, Zulhamli akan segera mundur sebagai anggota DPRD Jambi.
"Sebagai konsekuensi bahwa apa yang dilakukannya, meskipun secara hukum tidak bermasalah, namun secara etika kepartaian telah melanggar prinsip dasar PKS sebagai partai dakwah," pungkasnya. (www.detik.com)
Rabu, 04 Februari 2009
Kronologi Tertangkapnya Caleg PKS di Panti Pijat
Sabtu, 24 Januari 2009
Kasus Upah Pungut Pajak: Fraksi PKS Siap Kembalikan Uang
Jakarta - Kasus dugaan korupsi upah pungut pajak di lingkungan Pemrov dan DPRD DKI Jakarta terus diselidiki KPK. Jika hasil penyelidikan menuntut pengembalian uang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengaku siap melakukannya.
"Kita siap, kalau jelas undang-undangnya," ujar anggota DPRD dari FPKS Dani Anwar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (25/1/2009).
Menurut Dani, dasar KPK untuk meminta pengembalian uang harus jelas. Termasuk pihak-pihak yang wajib melakukannya.
"Apakah hanya legislatif, Polri, Pertamina dan PLN juga harus mengembalikan?" kritisnya.
Dani juga mempertanyakan, jumlah uang yang harus dikembalikan. Alasannya, selama ini yang dipermasalahkan KPK adalah penerimaan uang pada periode 2005-2007.
"Bagaimana sebelumnya, terus tahun 2008 bagaimana?," pungkasnya.
Kasus ini bermula dari temuan KPK tentang adanya dugaan penyimpangan aturan penerimaan upah pungut pajak daerah dan PBB. KPK sebelumnya juga sudah memanggil Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna untuk diperiksa terkait kasus ini.
Menurut penuturan Ade, anggota dewan sedikitnya menerima Rp 60 juta per tahun dari upah pungut pajak daerah dan Rp 24 juta dari PBB. Selain itu sejumlah lembaga seperti kepolisian, PLN, dan Pertamina juga ikut menerima bagian dari upah pungut pajak tersebut.
PKS Akan Hukum Pelaku Suap
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan klarifikasi atas kasus percobaan suap Rp 10 juta yang dilakukan pengacara mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Diharapkan kasus yang berujung pada penipuan itu disikapi secara proporsional.
Demikian disampaikan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid di sela-sela mengikuti apel siaga Relawan 8 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (25/1/2009).
Sebelumnya, Jumat (23/1/2009), pengacara Tifatul M anwar Junaedi tertipu Rp 10 juta oleh orang yang mengaku sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain. Rp 10 juta diberikan Zulkarnain gadungan untuk membayar pengurusan SP3 kasus pelangaran kampanye dengan tersangka Tifatul.
Berikut wawancara wartawan dengan Hidayat:
Bagaimana tanggapan bapak terhadap kasus suap pengacara Tifatul di Polda Metro Jaya?
Prinsipnya itu pasti bukan kebijakan partai. Pasti tidak izin partai apalagi perintah dari ketua partai, itu sesuatu yang tidak diketahui kemudian terjadi. Partai akan memberikan klarifikasi untuk mengoreksi karena itu bukan jatidiri PKS. Untuk melakukan penyuapan apalagi menghadirkan korupsi, pelanggar hukum itu bukan jatidiri PKS. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan siapa yang melakukan, PKS akan menghukum.
Kasus ini membuat buruk citra PKS pak?
Yang jelas PKS akan menghadirkan suatu koreksi bahwa itu bukan kebijakan dan itu bukan atas perintah dan karenanya saya juga berharap ini bisa disikapi secara proporsional. Akan menjadi masalah kalau itu memang kebijakan dari partai.
Partai tidak akan dan tidak akan pernah punya kebjakan untuk menyuruh orang atau menyogok. Korupsi itu bukan perilaku PKS. PKS anti korupsi dan sampai sekarang masih demikian.
Untuk antisipasi hal serupa tidak terulang, apa yang akan dilakukan PKS?
Harus lebih hati-hati. Harus lebih koreksi. Harus lebih tegas perilaku semacam ini tidak boleh terjadi. (www.detik.com)
Anis Matta Sindir Foke
Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyindir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke). PKS membentuk 'Relawan 8' untuk membantu penanganan bencana seperti banjir dan kebakaran. Relawan ini dimulai di Jakarta sebab bencana di Jakarta belum mampu diatasi oleh Gubernur yang ngetop lewat iklan 'Serahkan pada Ahlinya'.
"Kita mulai di Jakarta dan nanti secara nasional. Kita mulai di Jakarta karena sering mengalami bencana banjir, tapi belum mampu diatasi oleh ahlinya," kata Anis di sela-sela acara 'Apel Siaga Relawan 8' di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (25/1/2009).
Anis Matta menegaskan PKS bertekad akan berada di garis depan dalam membantu masyarakat mengatasi bencana. Mengatasi bencana, menurut Anis, tidak membutuhkan banyak ahli.
"Tiap kali ada bencana, kita tak butuh banyak ahli. Tapi kita butuh banyak relawan untuk menangani itu," kata Anis yang kemudian disambut tepuk tangan 10 ribuan relawan yang datang.
Sekadar catatan, dalam Pilkada Jakarta, jago PKS Adang Daradjatun dikalahkan Foke. (www.detik.com).
Sabtu, 06 Desember 2008
PAN dan PKS Akan Tentukan Budaya Politik
JAKARTA - Langkah yang akan diambil Partai Amanat Nasional dan Patai Keadilan Sejahtera pada bulan-bulan yang akan datang dalam menyikapi atau berhubungan dengan tiga partai besar, akan menentukan budaya politik dalam sistem presidensial Indonesia pasca Pemilu 2009.
"Masyarakat juga sedang menunggu apakah kedua partai ini akan konsisten dengan suara-suara yang dilontarkan pimpinan dan elite-elite partainya sejak pertengahan tahun lalu," ujar Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A Chaniago di Jakarta, Senin (1/12). .
Masyarakat sudah mencatat, kedua partai ini mencoba melakukan reposisi sejak terjadinya kenaikan harga BBM bulan Mei 2007 dengan melontarkan kritik-krit ik yang keras terhadap kebijakan Pemerintah maupun kepemimpinan Presiden SBY.
Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menurut Andrinof, pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan, ibarat dalam shalat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah batal sehingga tak lagi bisa diikuti sebagai imam.
Demikian juga dari pihak PKS, menurut Andrinof, sejumlah pernyataan sikap presiden partai dan beberapa tokohnya serta spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum jelas menunjukkan bahwa PKS ingin pemimpin baru. "Apakah kedua partai akan konsisten, kita tunggu saja beberapa waktu yang tidak lama lagi," ujarnya. (Kompas, 1/12/2008).
Awal Tahun, Ribuan Pekerja Terancam PHK
Disinyalir Sudah 4 Ribu Karyawan Dirumahkan
SAMARINDA. Dampak krisis global yang sudah berlangsung sejak satu tahun terakhir, juga terus mempengaruhi iklim investasi dan industri di Kaltim. Jika ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar belum terjadi pada tahun ini, tidak demikian untuk 2009 mendatang. Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Kaltim Johanes mengakui, pihaknya sudah mendengar selentingan suara, kalau awal tahun 2009 mendatang akan terjadi PHK dalam jumlah besar.
"Untuk 2008 memang belum ada PHK dalam jumlah besar, sebab jumlah uang yang beredar di Kaltim masih bisa membantu iklim industri di Kaltim. Namun pada 2009 mendatang kondisinya akan berubah, atas nama efisiensi perusahaan bakal banyak yang akan melakukan PHK. Dan informasi ini sendiri kami terima dari rekan-rekan pekerja lain," ujar Johanes kepada Sapos belum lama ini.
Ia menerangkan, dampak terburuk dari krisis global ini, ialah dengan menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu berlanjut pada tingkat pangsa pasar untuk industri di Kaltim yang juga terus anjlok. Akibatnya sejumlah perusahaan mengaku kesulitan memasarkan hasil produksinya. Dengan demikian, penghasilan perusahaan pun mengalami penurunan.
"Sehingga agar kehidupan perusahaan tetap bisa berlanjut, dilakukanlah berbagai hal efisisnsi. Mulai dari pengurangan produksi, hingga bentuk kebijakan lainnya yang dapat merugikan perusahaan," lanjutnya.
Meski demikian, Johanes menegaskan, akan melakukan penolakan, jika salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan ialah dengan melakukan PHK masal. Katanya, untuk membantu keuangan perusahaan, pihaknya telah melakukan pengurangan jam kerja. Bahkan, ia mensinyalir tak kurang dari 4 ribu pekerja se-Kaltim yang sudah dirumahkan.
"Hal ini adalah salah satu upaya kami untuk menekan biaya operasional. Akibatnya, kami menduga sudah ada sekitar 4 ribu pekerja di Kaltim yang sudah di rumahkan, baik memang keputusan perusahaan ataupun inisiatif pekerja bersangkutan," terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kaltim dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kaltim Masri Hadi mengaku, untuk sementara pihaknya belum menerima satu pun laporan dari perusahaan, yang berencana melakukan PHK Masal.
"Sampai sekarang kondisinya masih aman. Sebab, belum ada perusahaan yang izin untuk melakukan PHK dalam jumlah besar," pungkas Masri Hadi kepada Sapos. (Samarinda Pos, 6/12/2008).
Golput Kaltim Tertinggi di Indonesia
Sosialisasi Kurang, Warga Juga Bosan Banyak Pemilihan
SAMARINDA – Minimnya sosialisasi ditengarai jadi penyebab tingginya angka golput (golongan putih alias tak mencoblos) pada Pilgub Kaltim putaran kedua. Jumlahnya bisa mencapai 50 persen alias yang tertinggi di Indonesia.
Menurut pengamat sosial dan politik Univeritas Mulawarman (Unmul), DB Paranoan, berpendapat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilgub justru tidak didukung sosialisasi memadai dari KPU Kaltim.
“Saya pikir masyarakat terlihat masa bodoh dengan kondisi politik. Anehnya, penyelenggara juga terkesan adem-ayem, seolah semua masyarakat tahu jadwal pilgub. Waktu yang mepet harusnya dimaksimalkan untuk sosialisasi pelaksanaan,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul ini.
Golput tinggi bisa juga karena sikap antipati masyarakat. Mereka menilai figur pasangan calon tak memberi harapan perubahan. Terlibatnya partai politik (parpol) dalam pilgub juga dinilai Paranoan tak memberi kontribusi maksimal dalam pelaksanaan Pilgub. Bahkan, ada kecenderungan partai politik (parpol) lebih mementingkan pasangan calon yang diusung daripada menarik simpati pemilih untuk ikut dalam pencoblosan.
Tingginya angka golput memang tak dapat mempengaruhi hasil. Pasalnya, tak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Namun Pranoan menegaskan, yang rugi adalah parpol sendiri karena minimnya dukungan.
“Partai terlihat hanya berada di tingkat elite. Mereka tidak menyentuh permasalahan mendasar, yakni menarik simpati masyarakat mencoblos. Masyarakat sebenarnya sudah bosan dengan banyaknya pemilihan,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow memprediksi, angkat golput bisa mencapai 50 persen. Jika benar tingkat partisipasi serendah itu, tak pelak, golput Kaltim adalah yang tertinggi dari serangkaian Pilkada yang telah digelar di Tanah Air.
“Meski secara prosedural tak mempengaruhi hasil, namun secara substansial dapat mempengaruhi tingkat legitimasi politik calon yang menang,” timpal Jeirry.
Lebih jauh Jeirry menjelaskan, di negara yang demokrasinya maju seperti di Amerika Serikat (AS), angka golputnya juga tinggi --lebih dari 40 persen. Namun, kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah di sana. “Wajar, jika kita sebagai negara yang baru belajar demokrasi mempermasalahkan angka golput,” terang Jeirry.
Penyebab angka golput tersebut, sambungnya, disebabkan berbagai hal. Antara lain lantaran banyak masyarakat tak menerima undangan dan kartu pemilih. Selain itu, juga diakibatkan kondisi cuaca (hujan) di beberapa tempat saat pencoblosan.
Namun diakui, kejenuhan masyarakat terhadap pemilu yang terlalu banyak juga berpengaruh besar. Mereka lebih memilih bekerja, mungkin juga enggan mencoblos karena jagoannya sudah kalah di putaran pertama, di samping sosialisasi KPU yang minim. (Kaltim post, 25/10/2008)
