JAKARTA - Langkah yang akan diambil Partai Amanat Nasional dan Patai Keadilan Sejahtera pada bulan-bulan yang akan datang dalam menyikapi atau berhubungan dengan tiga partai besar, akan menentukan budaya politik dalam sistem presidensial Indonesia pasca Pemilu 2009.
"Masyarakat juga sedang menunggu apakah kedua partai ini akan konsisten dengan suara-suara yang dilontarkan pimpinan dan elite-elite partainya sejak pertengahan tahun lalu," ujar Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A Chaniago di Jakarta, Senin (1/12). .
Masyarakat sudah mencatat, kedua partai ini mencoba melakukan reposisi sejak terjadinya kenaikan harga BBM bulan Mei 2007 dengan melontarkan kritik-krit ik yang keras terhadap kebijakan Pemerintah maupun kepemimpinan Presiden SBY.
Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menurut Andrinof, pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan, ibarat dalam shalat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah batal sehingga tak lagi bisa diikuti sebagai imam.
Demikian juga dari pihak PKS, menurut Andrinof, sejumlah pernyataan sikap presiden partai dan beberapa tokohnya serta spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum jelas menunjukkan bahwa PKS ingin pemimpin baru. "Apakah kedua partai akan konsisten, kita tunggu saja beberapa waktu yang tidak lama lagi," ujarnya. (Kompas, 1/12/2008).
Sabtu, 06 Desember 2008
PAN dan PKS Akan Tentukan Budaya Politik
Awal Tahun, Ribuan Pekerja Terancam PHK
Disinyalir Sudah 4 Ribu Karyawan Dirumahkan
SAMARINDA. Dampak krisis global yang sudah berlangsung sejak satu tahun terakhir, juga terus mempengaruhi iklim investasi dan industri di Kaltim. Jika ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar belum terjadi pada tahun ini, tidak demikian untuk 2009 mendatang. Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Kaltim Johanes mengakui, pihaknya sudah mendengar selentingan suara, kalau awal tahun 2009 mendatang akan terjadi PHK dalam jumlah besar.
"Untuk 2008 memang belum ada PHK dalam jumlah besar, sebab jumlah uang yang beredar di Kaltim masih bisa membantu iklim industri di Kaltim. Namun pada 2009 mendatang kondisinya akan berubah, atas nama efisiensi perusahaan bakal banyak yang akan melakukan PHK. Dan informasi ini sendiri kami terima dari rekan-rekan pekerja lain," ujar Johanes kepada Sapos belum lama ini.
Ia menerangkan, dampak terburuk dari krisis global ini, ialah dengan menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu berlanjut pada tingkat pangsa pasar untuk industri di Kaltim yang juga terus anjlok. Akibatnya sejumlah perusahaan mengaku kesulitan memasarkan hasil produksinya. Dengan demikian, penghasilan perusahaan pun mengalami penurunan.
"Sehingga agar kehidupan perusahaan tetap bisa berlanjut, dilakukanlah berbagai hal efisisnsi. Mulai dari pengurangan produksi, hingga bentuk kebijakan lainnya yang dapat merugikan perusahaan," lanjutnya.
Meski demikian, Johanes menegaskan, akan melakukan penolakan, jika salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan ialah dengan melakukan PHK masal. Katanya, untuk membantu keuangan perusahaan, pihaknya telah melakukan pengurangan jam kerja. Bahkan, ia mensinyalir tak kurang dari 4 ribu pekerja se-Kaltim yang sudah dirumahkan.
"Hal ini adalah salah satu upaya kami untuk menekan biaya operasional. Akibatnya, kami menduga sudah ada sekitar 4 ribu pekerja di Kaltim yang sudah di rumahkan, baik memang keputusan perusahaan ataupun inisiatif pekerja bersangkutan," terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kaltim dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kaltim Masri Hadi mengaku, untuk sementara pihaknya belum menerima satu pun laporan dari perusahaan, yang berencana melakukan PHK Masal.
"Sampai sekarang kondisinya masih aman. Sebab, belum ada perusahaan yang izin untuk melakukan PHK dalam jumlah besar," pungkas Masri Hadi kepada Sapos. (Samarinda Pos, 6/12/2008).
Golput Kaltim Tertinggi di Indonesia
Sosialisasi Kurang, Warga Juga Bosan Banyak Pemilihan
SAMARINDA – Minimnya sosialisasi ditengarai jadi penyebab tingginya angka golput (golongan putih alias tak mencoblos) pada Pilgub Kaltim putaran kedua. Jumlahnya bisa mencapai 50 persen alias yang tertinggi di Indonesia.
Menurut pengamat sosial dan politik Univeritas Mulawarman (Unmul), DB Paranoan, berpendapat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilgub justru tidak didukung sosialisasi memadai dari KPU Kaltim.
“Saya pikir masyarakat terlihat masa bodoh dengan kondisi politik. Anehnya, penyelenggara juga terkesan adem-ayem, seolah semua masyarakat tahu jadwal pilgub. Waktu yang mepet harusnya dimaksimalkan untuk sosialisasi pelaksanaan,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul ini.
Golput tinggi bisa juga karena sikap antipati masyarakat. Mereka menilai figur pasangan calon tak memberi harapan perubahan. Terlibatnya partai politik (parpol) dalam pilgub juga dinilai Paranoan tak memberi kontribusi maksimal dalam pelaksanaan Pilgub. Bahkan, ada kecenderungan partai politik (parpol) lebih mementingkan pasangan calon yang diusung daripada menarik simpati pemilih untuk ikut dalam pencoblosan.
Tingginya angka golput memang tak dapat mempengaruhi hasil. Pasalnya, tak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Namun Pranoan menegaskan, yang rugi adalah parpol sendiri karena minimnya dukungan.
“Partai terlihat hanya berada di tingkat elite. Mereka tidak menyentuh permasalahan mendasar, yakni menarik simpati masyarakat mencoblos. Masyarakat sebenarnya sudah bosan dengan banyaknya pemilihan,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow memprediksi, angkat golput bisa mencapai 50 persen. Jika benar tingkat partisipasi serendah itu, tak pelak, golput Kaltim adalah yang tertinggi dari serangkaian Pilkada yang telah digelar di Tanah Air.
“Meski secara prosedural tak mempengaruhi hasil, namun secara substansial dapat mempengaruhi tingkat legitimasi politik calon yang menang,” timpal Jeirry.
Lebih jauh Jeirry menjelaskan, di negara yang demokrasinya maju seperti di Amerika Serikat (AS), angka golputnya juga tinggi --lebih dari 40 persen. Namun, kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah di sana. “Wajar, jika kita sebagai negara yang baru belajar demokrasi mempermasalahkan angka golput,” terang Jeirry.
Penyebab angka golput tersebut, sambungnya, disebabkan berbagai hal. Antara lain lantaran banyak masyarakat tak menerima undangan dan kartu pemilih. Selain itu, juga diakibatkan kondisi cuaca (hujan) di beberapa tempat saat pencoblosan.
Namun diakui, kejenuhan masyarakat terhadap pemilu yang terlalu banyak juga berpengaruh besar. Mereka lebih memilih bekerja, mungkin juga enggan mencoblos karena jagoannya sudah kalah di putaran pertama, di samping sosialisasi KPU yang minim. (Kaltim post, 25/10/2008)
Rabu, 19 November 2008
Pemkot Diminta Stop Terbitkan Izin KP
SAMARINDA. Jumlah 44 kuasa pertambangan (KP) batu bara di kota ini dinilai masyarakat jumlah yang luar biasa banyak. Karena itu, Pemkot Samarinda diminta tidak lagi mengeluarkan izin KP baru.
Hal ini disampaikan massa dari Forum Rembug Warga yang kemarin pagi mendatangi DPRD Kota Samarinda. Selain itu, massa dari Forum Masyarakat Peduli Banjir Samarinda Utara juga mendatangi kantor yang beralamat di Jl Basuki Rahmat itu. Tuntutannya kurang lebih sama, meminta Pemkot serius dalam mencari solusi terhadap banjir yang kian parah.
"Logika harus diluruskan yang menyatakan banjir karena faktor alam. Hujan itu merupakan berkah, tapi banjir yang terjadi karena pemerintah tak mampu menjaga wilayah air akibat penambangan batu bara," ungkap Kahar Al Bahri, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Hearing yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kota Samarinda itu dihadiri Wakil Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH Msi. Syaharie didampingi kepala dinas intansi teknis diantaranya Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Ir H Dadang Airlangga N MMT, Kepala Diskimbangkot Ir Yosef Barus Meng Sc, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr Mugni Baharuddin MM, Kepala Kantor Pertambangan dan Energi (KPE) Drs Rusdi AR dan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) drg Suryani Astuti Tommy.
Kepada anggota dewan dan massa yang memenuhi ruang rapat, Syaharie mengatakan, dua tahun di akhir kepemimpinannya bersama Walikota Drs H Achmad Amins MM, tak ada niat sama sekali untuk menyengsarakan rakyat. Menurutnya, Pemkot sudah berupaya maksimal dalam mengatasi banjir yang terjadi beberapa hari lalu.
Untuk penanganan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Pemkot sudah menyalurkan sekira 7.000 bantuan kepada korban banjir di wilayah Samarinda Utara. Pemkot, katanya, juga membangun posko di Kelurahan Temindung Permai. "Puskesmas juga selalu stand by, Pemkot langsung bergerak untuk antisipasi pascabanjir," kata Syaharie.
Sementara untuk langkah teknis pengendalian banjir, lanjut dia, Pemkot akan kembali galakkan Jumat bersih yang saat ini sudah tak terdengar lagi gaungnya. Untuk tahap awal, kegiatan ini akan dilaksanakan di kawasan Jl Lambung Mangkurat.
Kepada DBMP, Syaharie juga telah menugaskan untuk membentuk tim yang berani untuk bersihkan saluran drainase. Syaharie menyebut tim ini dengan nama "hantu banyu". "Tim ini harus berani dengan air, artinya mau membersihkan selokan-selokan yang tersumbat. Kalau diserahkan ke DKP, pasti tak akan mampu," ungkapnya seraya mengatakan pelebaran saluran drainase juga akan dilaksanakan bersama-sama dengan Pemprov Kaltim.
Namun dirinya meminta kepada DBMP untuk konsisten melaksanakan program yang telah direncanakan. "Kita minta Bina Marga konsisten, jangan stop dan bikin kebijakan sendiri. Kalau perlu (pelaksanaannya) dikawal dengan anggota dewan," katanya sambil menoleh Dadang yang duduk di sebelahnya. Dadang yang diperintah atasannya cuma manggut-manggut.
Mengenai maraknya aktivitas pertambangan batu bara dan galian C, Syaharie mengatakan Pemkot melalui instansi teknis akan melakukan pengawasan intensif. Khususnya dalam masalah laporan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). "Pengawasan di bidang pertambangan akan dipertajam. Apabila memang ada yang menyimpang, harus punya keberanian untuk beri penalti," tukasnya.
Secara bergantian, masing-masing kepala dinas memberikan penjelasan kepada anggota dewan dan warga yang hadir. Dadang mengatakan, untuk pengendalian banjir, di wilayah Samarinda Utara tahun depan akan dibangun 2 polder. Di wilayah Gunung Cermin dan Jl P Suryanata, akan dibangun bendungan pengendali (bendali) banjir yang dibiayai Pemprov Kaltim.
Program pengendali banjir lainnya, kata Dadang, Pemkot saat ini tengah meningkatkan daya guna Waduk Benanga. "Desember ini kita targetkan sudah mencapai 80 persen," ujarnya. Sementara polder Gang Indra saat ini masih belum optimal karena outlet untuk saluran keluar air masih terkendala pembebasan lahan.
Yosef Barus menambahkan, upaya untuk mengendalikan banjir salah satunya melalui relokasi warga Sungai Karang Mumus (SKM) khususnya di kawasan Gang Nibung. Menurutnya, kalau pengerukan di alur SKM bias terlaksana, satu masalah akan selesai. Mengenai relokasi warga, kata Barus, saat ini warga bersedia dipindah namun srumah pengganti masih belum dilengkapi fasilitas seperti listrik dan air.
"Mengenai perumahan, sebelum dimulai kita melakukan kajian terlebih dulu. Kalau memang membutuhkan polder, kita akan minta untuk dibangun polder," kata Yosef.
Sementara Rusdi AR menegaskan, di Samarinda saat ini ada 5 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang luasannya mencapai 32 persen dari total luas Kota Samarinda. Sementara KP yang dikeluarkan Pemkot, dari 44 izin, 22 diantaranya sudah eksploitasi. "Kalau PKP2B itu izinnya yang mengeluarkan pemerintah pusat. Kalau memang bisa diusir, mari kita usir sama-sama," ungkap Rusdi menanggapi pertanyaan warga.
Sebelumnya, massa dari Forum Rembug Warga yang datang dengan berbagai atribut sempat melakukan orasi di depan pintu masuk utama DPRD Kota Samarinda. Setelah melakukan negosiasi, massa yang jumlahnya hanya sekitar 30an orang itu diperbolehkan masuk. Jalannya hearing juga dijaga ketat aparat keamanan dari Poltabes Samarinda. (Samarinda Pos)
